Indonesia Australia Legal Development Facility (LDF) adalah suatu program lima tahun yang didanai oleh Program Bantuan Pemerintah Australia melalui Australian Agency for International Development (AusAID). LDF bertujuan untuk memperkuat kapasitas institusi pemerintah Indonesia dan masyarakat sipil dalam mempromosikan pembaruan hukum dan juga melindungi hak asasi manusia. LDF mulai pada bulan April 2004 dan akan berakhir pada bulan April 2009.

Kegiatan-kegiatan program-program LDF didasarkan kepada serangkaian prioritas tematis, yaitu: Akses pada Keadilan, Hak Asasi Manusia, Anti Korupsi dan Kejahatan Transnational. Prioritas pendukung tematis lainnya adalah Jender dan Keberlanjutan. LDF adalah suatu program fleksibel yang memberikan dukungan kepada lembaga-lembaga kunci di bawah tema-tema sektoral tersebut, selain juga merespon kepada masalah-masalah yang muncul dalam pembaruan hukum dan institusi di Indonesia.

Kemitraan institusional adalah metode kerja utama kami. LDF telah mengembangkan suatu program inti jangka panjang bersama dengan mitra lembaga strategisnya termasuk Mahkamah Agung Republik Indonesia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). LDF aktif bekerja dengan lembaga-lembaga tersebut melalui berbagai inisiatif termasuk bantuan teknis, pelatihan, penelitian dan kunjungan-kunjungan studi.
LDF memberikan penekanan penting dalam mendukung lembaga-lembaga masyarakat sipil dalam penelitian, pelatihan dan advokasi mereka. Kami juga berusaha mendukung keterlibatan masyarakat sipil dalam pembaruan institusi, suatu kunci pendorong utama di bidang hukum dan hak asasi manusia.

LDF dikelola oleh Melbourne Development Institute bekerjasama dengan Asian Law Group, keduanya berbasis di Melbourne. Lembaga Indonesia yang menjadi mitra adalah Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas).